Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Atas Perbuatan Pelanggaran Doktrin Fiduciary Duty oleh Direksi dalam Menjalankan Perseroan Terbatas

Abstract

Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa "Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh setiap anggota direksi dengan itikad baik dan dengan penuh tanggung jawab" dan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan jika bersalah atau lalai melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)". Namun, dalam praktiknya, masih ada direksi yang tidak bertindak dengan itikad baik dan tidak bertanggung jawab penuh dalam menjalankan tugasnya.

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa konsekuensi hukum dari pelanggaran doktrin kewajiban fidusia yang dilakukan oleh direksi harus dipertanggungjawabkan oleh direksi, dengan ketentuan jika perusahaan mengalami kerugian, aset pribadi direksi dapat diambil untuk mengkompensasi kerugian tersebut dan pemegang saham memiliki prinsip perlindungan hukum,  yaitu dalam mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham, diambil dengan keputusan diterima mayoritas jika suara diambil dari pemegang saham. Sehingga perlindungan hukum pemegang saham terjamin sesuai dengan Undang-Undang dan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Dianjurkan dalam menjalankan pengelolaan perusahaan, para direksi harus lebih berhati-hati sebagai orang yang memiliki tanggung jawab fidusia wajib. Karena Direksi merupakan organ penting di Perseroan. Direktur adalah orang yang selalu mengelola perusahaan, baik dari segi manajemen maupun fungsi perwakilan. Pengelolaan direktur harus dilakukan dengan itikad baik dan dengan tanggung jawab penuh, sebagaimana disyaratkan oleh doktrin fidusia wajib. Pelanggaran doktrin kewajiban fidusia akan mengakibatkan tanggung jawab yang tidak terbatas terhadap aset pribadi direktur.