Kepastian Hukum Pembuktian Motif pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Hukum Pidana Indonesia

Abstract

Bukti motif pembunuhan berencana di Indonesia memunculkan perdebatan hukum tentang kepastian dan Keadilan. Pasal 340 KUHP tidak secara eksplisit mencantumkan motif sebagai unsur pelanggaran, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum. Meskipun putusan beberapa hakim menganggap motif sebagai faktor pembobotan atau pengurangan hukuman, penerapan tersebut bertentangan dengan prinsip legalitas yang mengharuskan hukum tertulis, jelas, dan interpretasi terbatas. Studi ini menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam membuktikan motif dan menilai apakah motif harus menjadi bagian integral dari proses pembuktian dalam hukum pidana Indonesia, berdasarkan teori Hans Kelsen tentang hukum murni dan prinsip legalitas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, khususnya penelitian hukum perpustakaan atau data sekunder dengan sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan meliputi metodologi legislatif, studi kasus, konseptual, dan analitis. Dan metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi hukum positif, jurnal, dan sumber hukum lainnya. Metode yang digunakan dalam menganalisis materi hukum Tata Bahasa dan Interpretasi Sistematis. Dan konstruksi hukum menggunakan metode Analogi Konstruksi dan Argumentum a Contrario.

Bukti dalam hukum pidana meliputi penyelidikan dan pemeriksaan pengadilan. Bewijsvoering adalah penyajian bukti kepada hakim, dengan motif terdakwa terungkap melalui saksi dalam dakwaan. Pernyataan saksi yang konsisten dengan bukti lain disebut Bewijsmiddelen, sesuai Pasal 183 KUHP. Pertimbangan hakim tentang motif menunjukkan bahwa itu adalah inti pembuktian, meskipun tidak tercantum dalam Pasal 340 KUHP. Prinsip legalitas mengharuskan hukum tertulis, jelas, dan terbatas. KUHP Indonesia menegaskan norma tersebut sah dan mengikat. Hans Kelsen menyatakan hukum adalah realitas normatif, bukan konkret seperti motif dalam pembunuhan berencana. Dengan demikian, peneliti berpendapat motif bukan bagian dari konsep tindak pidana atau pertanggungjawaban, tetapi dapat dipelajari dalam konteks tujuan hukuman.