IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Desa Kota Raja dan Ujung Murung)

Abstract

Pengelolaan sampah merupakan suatu kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Permasalahan yang dihadapi diantaranya mengenai kurangnya sarana prasarana pengelolaan sampah, yakni tempat pembuangan sampah, kurangnya kesadaran dan pengetahuan sebagian masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah, masih adanya sebagian masyarakat yang tidak menggunakan sarana prasarana sebagaimana mestinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Studi Kasus Desa Kota Raja dan Desa Ujung Murung dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui informan berjumlah 16 orang secara purposive. Teknik analisa data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Studi Kasus Desa Kota Raja dan Desa Ujung Murung sudah terimplementasi dengan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sub variabel: Pertama, Komunikasi meliputi transmisi cukup baik dilaksanakan, kejelasan komunikasi yang masih kurang baik, dan konsistensi  komunikasi masih kurang baik. Kedua, Sumber Daya meliputi staf yang jumlah petugas sudah cukup, pemberian informasi yang kurang baik, wewenang yang cukup baik dengan adanya perintah, fasilitas yang masih kurang. Ketiga, Disposisi meliputi sikap petugas yang cukup baik, pegaturan birokrasi yang cukup baik, insentif yang masih kurang baik. Keempat, Struktur Birokrasi yang meliputi SOPs sudah cukup baik dan fragmentasi yang cukup baik. Adapun faktor pendukung meliputi pengangkatan petugas pengangkut sampah yang sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya dan kinerja petugas yang cukup baik dalam menangani sampah masyarakat. Sementara faktor penghambat meliputi minimnya informasi tentang pengelolaan sampah dan fasilitas pengelolaan sampah yang belum memadai.

Saran kepada Disperkim-LH, agar selalu memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah. Kepada Pemerintah Desa, agar selalu memberikan informasi kepada masyarakat dan menyediakan atau melengkapi fasilitas pengelolaan sampah. Dan kepada masyarakat, agar ikut terlibat menjaga lingkungan serta sadar dan mengetahui akan pentingnya pengelolaan sampah.