Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Lingkup Rumah Tangga

Abstract

Kekerasan (khususnya kekerasan dalam rumah tangga) adalah bentuk kejahatan yang merendahkan dan menodai martabat manusia dan harus dikategorikan sebagai jenis kejahatan terhadap kemanusiaan. Isu utama yang perlu diperhatikan adalah perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual, sebagai bagian dari kemajuan hak asasi manusia dan kewajiban yang terkait dengan hak asasi manusia, karena perempuan rentan terhadap berbagai ancaman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif, penulis menggunakan pendekatan statuta dengan dua jenis data: data primer dan sekunder. Materi hukum dikumpulkan melalui penelitian perpustakaan. Proses analisis dimulai dengan mengkategorikan data dan menganalisisnya untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip regulasi dalam undang-undang, dengan menganalisis isi dan menafsirkan materi hukum primer sesuai dengan konteksnya pada saat dibuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan dalam lingkungan rumah tangga sering disebabkan oleh ketidaksetaraan gender, yang memberi pelaku kekuasaan yang lebih besar daripada korban. Di Indonesia, UU No. 12 Tahun 2022 membahas berbagai bentuk kekerasan seksual yang tidak tercakup dalam KUHP, seperti pelecehan seksual nonfisik, pelecehan fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, perkawinan paksa, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Kekerasan seksual juga diatur dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perdagangan Orang, dan dijelaskan dalam beberapa putusan pengadilan. Selain itu, perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan seksual dalam lingkungan rumah tangga seringkali abstrak dan tidak langsung, berfokus pada pelanggaran hukum umum daripada korban individu. Namun, pemberlakuan UU No. 12 Tahun 2022 merupakan perubahan signifikan dengan memberikan perlindungan yang lebih langsung. Undang-undang ini memfasilitasi korban dalam menyajikan bukti, menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada pelaku, dan menjamin hak atas restitusi dan layanan pemulihan.