Kepastian Hukum Ahli Waris Personal Guarantee yang Turut Dipailitkan Akibat Pailitnya Debitor Prinsipal

Abstract

Penelitian ini mengindikasikan analisis tentang kepastian hukum terkait ahli waris personal guarantee yang ikut dipailitkan karena pailitnya debitor prinsipal. Uraian ini mungkin mencakup pemahaman tentang ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab ahli waris dalam konteks personal guarantee ketika debitor utama mengalami kegagalan keuangan dan pailit.

Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis bahan hukum dilakukan melalui metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bahwa Hak istimewa penanggung dalam pailit disamakan dengan debitor utama, tidak sesuai dengan teori penanggungan. Masalahnya timbul saat penanggung meninggal, ahli warisnya ikut dipailitkan, terutama jika harta penanggung tidak cukup untuk lunasi utang debitor. Ini menyebabkan kurator bisa menyita harta pribadi ahli waris dan dalam Pasal 1826 KUHPerdata jadi dasar putusan untuk ahli waris penanggung yang ikut dipailitkan dengan debitor utama. Ini membuat kekayaan ahli waris dianggap boedel pailit, tanpa bedakan harta pribadi dan warisan. Sebagai hasilnya, ahli waris penanggung bertanggung jawab tanpa batasan, padahal sebenarnya Pasal 209 UUKPKPU telah mengatur batasan harta warisan yang dapat disita. Inkonsistensi antara Pasal 1826 KUHPerdata dan Pasal 1100 KUHPerdata dengan Pasal 207 dan Pasal 209 UU kepailitan dan PKPU menciptakan ketidakpastian hukum bagi ahli waris penanggung.