Perlindungan Hukum terhadap Anggota Terkait Koperasi Simpan Pinjam yang Dinyatakan Pailit

Abstract

Fenomena hukum terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam tersebut dinyatakan pailit sebagai perangkat Organisasi dari suatu badan hukum koperasi, Anggota bertanggung jawab atas perbuatannya jika terjadi resiko kerugian pada Koperasi tersebut. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Terkait Koperasi Simpan Pinjam Yang Dinyatakan Pailit? Dan Bagaimana? Akibat Hukum Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Yang Dinyatakan Pailit? Teori yang digunakan adalah Teori Akibat Hukum dari Soeroso dan Teori Perlindungan Hukum dari Satjipto Rahardjo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, pendekatan kasus dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum gramatikal, sistematis dan metode konstruksi hukum.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa a) Akibat hukum terhadap Koperasi Simpan Pinjam Yang Dinyatakan Pailit Sangatlah penting Akibat dari Kepailitan tersebut tidak hanya dirasakan oleh Debitor saja akan tetapi Kreditor juga sebagai pihak yang dirugikan, Koperasi yang telah diputuskan pernyataan pailitnya oleh Pengadilan Niaga, maka haruslah melakukan pemberesan atau penyelesain pembubaran melalui Tim Penyelesaian, b) harus adanya Perlindungan Hukum terkait Anggota apabila Koperasi simpan Pinjam di Nyatakan Pailit dan Saran dari penulis perlunya penyempurnaan Undang-Undang Pengkoperasian dan Undang-Undang Kepailitan  khusunya mengenai hak dan kewajiban anggota koperasi simpan pinjam yang turut di berikan tangggujawab dalam koperasi simpan pinjam yang dinyatakan pailit dan saran untuk mengatur secara jelas dalam Undang-Undang Pengkoperasian.