PENINGKATAN SISTEM MERIT MELALUI MANAJEMEN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TERINTEGRASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DOI:
https://doi.org/10.55681/swarna.v2i4.476Keywords:
System Merit, Pengembangan Kompetensi, Teknologi Informasi, GarutAbstract
Dalam rangka menuju world class bureaucracy, maka ASN perlu melakukan upgrading terhadap kemampuan bekerjanya. Kegiatan ini lazim disebut sebagai pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi adalah sebuah hak yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara, minimal sebanyak 20 Jam Pelajaran per tahun. Melalui pengembangan kompetensi terintegrasi yang memanfaatkan teknologi informasi maka proses dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, bisa dilakukan dengan efektif dan efisien. Kabupaten Garut yang memiliki jumlah ASN besar membutuhkan sistem yang terintegrasi untuk mewujudkan sistem merit. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dilakukan dengan memberikan materi dan sosialisasi tentang strategi peningkatan pengembangan kompetensi di Kabupaten Garut. Hasilnya, BKPSDM Kabupaten Garut segera menyusun road map pengembangan kompetensi ASN sesuai kebutuhan daerah.
Downloads
References
Ali, S. A. M. (2020). Party patronage and merit-based bureaucratic reform in Pakistan. Commonwealth & Comparative Politics, 58(2), 184–201. https://doi.org/10.1080/14662043.2020.1743161
Barzelay, M. (1999). How to argue about the new public management. International Public Management Journal, 2(2), 183–216. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1096-7494(00)89035-2
Eckhard, S., Patz, R., & Schmidt, S. (2019). Reform efforts, synchronization failure, and international bureaucracy: the case of the UNESCO budget crisis. Journal of European Public Policy, 26(11), 1639–1656. https://doi.org/10.1080/13501763.2018.1539116
Guga, E. (2018). Local government modernization in Albania: Historical background and the territorial reform 2015-2020. International Journal of Public Sector Management, 31(4), 466–506. https://doi.org/10.1108/IJPSM-01-2017-0018
Huque, A. S., & Jongruck, P. (2020). Civil service reforms in Hong Kong and Thailand: similar goals, different paths. Public Administration and Policy, 23(2), 111–123. https://doi.org/10.1108/PAP-03-2020-0015
Hafid, Firdaus. 2015. Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Pendidikan dan Pelatihan.
Hasibuan, H.S. Peningkatan Kompetensi PNS Melalui Diklat Administrasi Perkantoran.
Spencer, L.M. and Spencer, S.M. 1993. Competence at Work: Models for Superior Performance. John Wiley & Sons. Inc.
Mangkunegara, A. P. 2003. Perencanaan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia. Bandung: PT Refika Aditama.
Nugroho, A. A. (2018). Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat: Analisis Pengembangan Ekonomi Kabupaten Ngawi. Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik, 8(2), 30–36.
Yunus, Eddy. 2012. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Volume 16, Nomor 3, September 2012: 368-38
Undang Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan LAN No 10 Tahun 2018
Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan
Permen PAN RB No 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
