Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyuapan terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Abstract

Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau kejahatan kerah putih. Secara sistematis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menguraikan 30 (tiga puluh) bentuk korupsi, yang secara luas dapat diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) jenis. Salah satu bentuk korupsi yang menjadi fokus utama penelitian ini adalah keterlibatan pejabat tinggi dalam skema penyuapan, khususnya kasus suap yang melibatkan aparat polisi. Hal ini menyoroti kelemahan sistem hukum Indonesia dan perlunya langkah-langkah yang lebih kuat untuk mencegah dan memerangi korupsi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukuman dan teori pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan statatif, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data penelitian berasal dari data sekunder, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang dikumpulkan melalui penelitian perpustakaan yang melibatkan proses identifikasi, inventarisasi, dan interpretasi sistematis untuk analisis materi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 meliputi delapan bentuk: kerugian keuangan negara, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, tindakan penipuan, gratifikasi, dan korupsi proyek. Penyuapan aktif diatur dalam Pasal 210 KUHP dan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b. Untuk membuktikan penyuapan sesuai dengan Pasal 12 huruf a, semua unsur harus dipenuhi. Suap adalah kejahatan material yang terjadi ketika hasil yang diinginkan tercapai. Selanjutnya, pelaku penyuapan terhadap anggota Polri dalam kasus Joko Soegiarto Tjandra (Putusan Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst), Edya Kurnia96 (Putusan Nomor 36/P.Sus-TPK/2020/PN Plg), dan Ishak dalam kasus Adrian Herling Waworuntu (Putusan Nomor 19PK/PID. SUS/2007) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini dikarenakan para terdakwa dianggap mampu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya berdasarkan kondisi fisik dan mental mereka pada saat penyuapan. Dalam penerapan hukum pidana, aparat penegak hukum harus meningkatkan pengawasan yang ketat terhadap anggota polisi yang melanggar hukum, terutama dalam kasus korupsi, untuk menciptakan efek jera yang lebih kuat dan melindungi Polisi dan Negara.