Pidana Okupasi Hak Guna Usaha (HGU) Tanpa Hak dan Melawan Hukum di Sektor Perkebun

Abstract

Menjamurnya penyerobotan tanah adat, tanah personal, Hak Guna Usaha (HGU) tanpa hak dan melawan hukum yang terjadi di Indonesia, maka pemerintah Indonesia dan aparatur penegak hukum yang dimilikinya (Kepolisian/Kejaksaan/Stakeholder lainnya) harus bertindak dengan tegas, tanpa pandang bulu, karena penyerobotan tanah yang dilakukan oleh para oknum yang mengatasnamakan masyarakat, adat dan pengusaha adalah mili PTPN XIII (anak perusahaan BUMN/Holding Perkebunan/Flat Merah), diaman kejahatan ini (penyerobotan tanah) sebagaimana yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 385 KUHP “kejahatan yang ada didalam pasal 385 KUHP ini disebut dengan kejahatan stellionnaat yang berarti penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak, barang-barang yang tidak bergerak misalnya tanah, sawah, gedung, dan lain-lain.” Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

“Tindak pidana penyerobotan tanah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk menguasai hak akan tanah dengan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dengan kata lain apapun bentuknya, caranya, modusnya penyerobotan tanah sesungguhnya menguasai dan menduduki HGU/tanah/halaman/kebun/tempat usaha yang legal apalagi HGU milik PTPN XIII (flat merah) ksecara tanpa hak melawan hukum itu semuah adalah perbuatan pidana, hal tersebut sesuai dengan KUHPidana maupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 107" huruf a dan huruf d dinyatakan dengan jelas dan gamblang, bahwa: “Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan Memanen dan/atau memungut hasil perkebunan. Dipidana paling lama 4 (empat) tahun atau di denda paling banyak Rp. 4.000.000.000, - (empat milyar)”.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan konflik lahan yang terjadi berdasarkan peta RTRW meliputi status kawasan, pola ruang, perizinan dan pemanfaatan lahan untuk perkebunan kelapa sawit serta pihak yang terlibat didalamnya dan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dalam penggunaan kawasan hutan. Selanjutnya mendiskripsikan kondisi lahan yang telah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit meliputi luas lahan, produkstivitas dan jumlah petani pekebun yang terlibat didalamnya dampak dari konflik tersebut.

Oleh karenanya “NEGARA HARUS TAMPIL” dengan segala kekuatan “YANG DIMILIKINYA, NEGARA harus melakukan upaya secara maksimal dalam menyelamatkan asset PTPN XIII Kalimantan, sebagai (anak perusahaan BUMN/Holding Perkebunan/Flat Merah).