Peranan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (Studi Di Kepolisian Resort Malang Kota)

Abstract

Kasus anak yang berkonflik dengan hukum, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023. Per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 (dua ribu) anak berkonflik dengan hukum. Sebanyak 1.467 (seribu empat ratus enam puluh tujuh) anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 (lima ratus dua puluh enam) anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana, Unit PPA memiliki peran vital dalam memberikan pelayanan dan perlindungan hukum terhadap ABH, termasuk melalui pencegahan, penanganan kasus ramah anak, dan rehabilitasi. Penelitian ini dilakukan secara yuridis empiris yang bertempat di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resort Malang Kota. Dengan rumusan masalah Bagaimana peranan Unit PPA dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit PPA berperan aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi, menangani kasus dengan pendekatan ramah anak, serta bekerja sama dengan instansi terkait untuk melindungi hak-hak anak. Studi ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif tentang operasional Unit PPA dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya.